11 Peraturan Abdul Mu'ti Resmi Berlaku demi Peningkatan Kualitas Pendidikan: Sebuah Terobosan baru KEMENDIKDASMEN

Table of Contents

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu'ti, telah menerbitkan 11 peraturan baru yang secara signifikan akan memengaruhi lanskap pendidikan di Indonesia. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari redistribusi guru, sistem penerimaan siswa baru, hingga standar kompetensi lulusan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Berikut adalah rincian dari 11 peraturan yang telah diterbitkan:

1. Redistribusi Guru ASN ke Sekolah Swasta

Salah satu peraturan paling inovatif adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Peraturan ini, yang telah berlaku sejak 16 Januari 2025, memungkinkan penempatan guru ASN di sekolah swasta. Langkah ini diharapkan dapat memeratakan kualitas pengajaran dan meningkatkan standar pendidikan di seluruh lembaga, baik negeri maupun swasta. (Download File Regulasi)

2. Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia

Untuk memperkuat identitas nasional dan meningkatkan kemampuan berbahasa, Kemendikdasmen juga mengeluarkan peraturan mengenai Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Pendidikan. Peraturan ini akan menjadi panduan bagi seluruh satuan pendidikan dalam memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai. (Download File Regulasi)

3. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Transparansi dan keadilan dalam penerimaan siswa menjadi fokus utama dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). SPMB akan memiliki empat jalur penerimaan: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, memastikan aksesibilitas dan kesempatan yang lebih adil bagi semua calon siswa. (Download File Regulasi)

4. Juknis Pemberian TPG, Tunsus, dan Tamsil bagi Guru ASN

Demi kesejahteraan guru, Kemendikdasmen juga mengatur secara rinci Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus (Tunsus), dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru ASN. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pendidik. (Download File Regulasi)

5. Organisasi dan Tata Kelola UPT di Lingkungan Bidang GTK

Efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Kemendikdasmen ditingkatkan melalui peraturan tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Ini akan memastikan struktur dan fungsi UPT berjalan optimal dalam mendukung pengembangan guru dan tenaga kependidikan. (Download File Regulasi)

6. Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Lingkungan Kemendikdasmen

Komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di internal kementerian diwujudkan melalui peraturan mengenai Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di lingkungan Kemendikdasmen. Program ini akan memastikan bahwa pegawai kementerian memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk mendukung visi pendidikan nasional. (Download File Regulasi) 

7. Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah

Untuk memastikan kepemimpinan yang berkualitas di setiap sekolah, Kemendikdasmen juga menerbitkan peraturan yang mengatur tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah. Peraturan ini akan menetapkan kriteria dan prosedur yang jelas untuk penunjukan kepala sekolah. (Download File Regulasi)

8. Juknis Pengelolaan BOSP

Pengelolaan dana operasional sekolah yang lebih akuntabel diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Pusat (BOSP). Peraturan ini akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi satuan pendidikan. (Download Regulasi)

9. Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Untuk mengukur dan memantau kemampuan akademik siswa secara objektif, Kemendikdasmen memperkenalkan peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA). TKA akan menjadi instrumen penting dalam menilai progres belajar siswa di berbagai jenjang pendidikan. (Download File Regulasi)

10. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Peningkatan kualitas lulusan menjadi fokus utama dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. SKL ini akan menjadi acuan bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang relevan. (Download File Regulasi)

11. Beban Tugas Kerja Guru

Terakhir, peraturan mengenai Beban Tugas Kerja Guru diterbitkan untuk memastikan bahwa guru memiliki beban kerja yang proporsional sehingga dapat fokus pada tugas utama mereka, yaitu mengajar dan mendidik, tanpa mengesampingkan aspek kesejahteraan.

Seluruh peraturan ini mencerminkan komitmen Kemendikdasmen untuk melakukan reformasi pendidikan yang komprehensif. Dengan diberlakukannya 11 peraturan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, menghasilkan generasi penerus yang lebih berkualitas dan berdaya saing.(Download File Regulasi)

Kunjungi juga Artikel Regulasi Pendidikan disini

untuk unduh kumpulan regulasi pendidikan disini